124 total views,  1 views today

Komponen 1 Peningkatan Kerangka Kerja Kebijakan Inovasi dan Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Komponen 1 mendukung pencapaian indikator kinerja untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang IPTEK, serta untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di kelembagaan IPTEK. Komponen ini bertujuan untuk mendukung proses penguatan sistem inovasi nasional melalui serangkaian review dan analisis kebijakan. Komponen 1 terdiri dari dua komponen yaitu: (a) Memperbaiki kerangka kebijakan inovasi dan (b) Revitalisasi lembaga penelitian di LPNK.

Komponen 1a: Memperbaiki kerangka kebijakan inovasi

Komponen ini fokus pada ketersediaan kerangka kebijakan inovasi yang kondusif dalam rangka penciptaan sistem yang dapat mendukung terlaksananya sistem inovasi nasional. Komponen 1a pada periode 2013-2016 telah dibagi menjadi lima (5) sub-komponen, yaitu:

1.a.1.   Koordinasi dan pembangunan konsensus tentang penyusunan strategi inovasi nasional dan pengembangan rencana aksi.

1.a.2    Studi teknis dan kebijakan sebagai masukan untuk penyusunan strategi, termasuk review teknis dan kebijakan serta analisisinya.

1.a.3    Pembangunan kapasitas bagi desain dan implementasi kebijakan inovasi.

1.a.4    Pembangunan sistem informasi sains nasional, teknologi, dan inovasi untuk menyediakan masukan dan untuk monitoring strategi.

1.a.5    Revisi kerangka hukum inovasi dan yang berpengaruh terhadap jalannya inovasi.

Komponen 1b: Revitalisasi lembaga riset

1.b.1    Penilaian kelembagaan

1.b.2    Pengembangan rencana pembangunan kelembagaan

1.b.3    Aktivitas perintis (piloting)

Setelah restrukturisasi (tahun 2017 sampai sekarang)

Setelah restrukturisasi, telah terjadi perubahan kegiatan di komponen 1. Perubahan kegiatan pada komponen 1 yaitu mendukung perkembangan Kawasan Sains dan Teknologi. Komponen 1 dipecah menjadi tiga (3) Sub-Komponen dengan detail sebagai berikut:

1.b.3.1. Penguatan Kelembagaan Kawasan Sains Teknologi (KST)

1.b.3.2. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Kantor Alih Teknologi (KAT)

1.b.3.3. Penguatan Komersialisasi Teknologi.

Komponen 2 Penguatan Sistem Pendanaan Riset

Kegiatan pada Komponen-2 berfokus pada Penguatan Sistem Pendanaan Riset Publik yaitu proyek riset berupa riset berbasis kompetisi melalui berbagai skema insentif dengan anggaran dari APBN yang dialokasikan di Kementerian Riset dan Teknologi.

Tiga isu utama yang disasar pada komponen ini adalah: 1) Kolaborasi; 2) Sistem Monitoring, Evaluasi dan Sistem Informasi; serta 3) Perencanaan dan Penganggaran. Selain itu, penguatan ini juga berkaitan dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), Lembaga Pemberi Dana Riset, dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Riset dan Pengembangan. Komponen 2 memiliki target untuk menerapkan standar minimum untuk pendanaan penelitian kelembagaan ristek untuk proyek co-implementasi industri serta menyempurnakan regulasi tentang standar biaya berbasis keluaran dalam sistem pendanaan penelitian IPTEK yang diterbitkan setiap tahun.

Komponen 2 juga memiliki Sub-komponen dalam mendukung pelaksanaannya, antara lain:

  1. Penilaian kelayakan dari sebuah National Research Foundation.
  2. Proyek insentif riset institusi RISTEK.
  3. Proyek keterkaitan riset industri dan global.
  4. Proyek monitoring dan evaluasi riset insentif.
  5. Desain sistem pendanaan dan perencanaan terpadu untuk Proyek riset IPTEK nasional.

Komponen 3 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia IPTEK

Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung komponen ini adalah pemberian beasiswa untuk pendidikan gelar (sub komponen 3.a) dan pendidikan non gelar (sub komponen 3.b).

Komponen 4 Manajemen Proyek

Komponen ini mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Project Management Office (PMO). Komponen 4 Manajemen Proyek terdiri dari lima kategori kegiatan, yaitu:

  1. Project Coordination (Koordinasi Proyek): mendukung koordinasi program dari sisi staf dan bantuan teknis untuk mengelola proyek, memastikan aliran dana dilaksanakan tepat waktu dan sesuai prosedur. Untuk memperkuat koordinasi, akan dilaksanakan workshop secara regular (3 bulanan) sebagai forum untuk membahas progres pelaksanaan, kendala/tantangan yang dihadapi dan solusi yang disepakati bersama.
  2. Project Monitoring and Evaluation (Pemantauan dan Evaluasi Proyek): menyediakan bantuan teknis yang diperlukan dalam hal pemantauan dan evaluasi proyek. Konsultan yang memberikan bantuan teknis, wajib memberikan hasil penilaian terhadap pencapaian indikator kunci kepada PMO/Sekretariat PMO, dan selanjutnya di upload di website RISTEK untuk menjamin transparansi.
  3. Memperkuat fungsi dan peran Sekretariat PMO, dengan memberikan pelatihan dalam bidang pengadaan dan project management, termasuk merekrut Procurement Specialist dan Financial Management Specialist untuk membantu dalam proses pengadaan, dan tata kelola keuangan dari mulai penganggaran sampai dengan pertanggung jawaban, serta tindak lanjut audit sesuai yang dibutuhkan.
  4. Mengelola kegiatan supervisi ataupun pertemuan berkala dengan Project Technical dan Steering Committee guna mendapatkan arahan kebijakan, dan penyelesaian bila ada permasalahan yang timbul dan membutuhkan persetujuan dari Technical dan Steering Committee.
  5. Incremental Operations Cost (Tambahan Biaya Operasional): menyediakan tambahan biaya operasional yang dibutuhkan oleh PMO/Sekretariat PMO untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program.