Komponen 1 berfokus pada peningkatan kerangka kerja kebijakan inovasi dan kinerja kelembagaan iptek, seperti Kawasan Sains dan Teknologi (KST) dan Kantor Alih Teknologi (KAT). Komponen 1 terdiri dari tiga sub-komponen, yaitu:

Komponen 1: Penguatan  Kebijakan dan Kelembagaan Inovasi

Sub-Komponen 1.B.3.1.: Penguatan Kapasitas Sains dan Teknologi (KST)

Sub-Komponen 1.B.3.2.: Penguatan Kelembagaan Kantor Alih Teknologi (KAT)

Sub-Komponen 1.B.3.3.: Penguatan Komersialisasi Hasil Litbangjirap

 

Sub-Komponen 1.B.3.1.: Penguatan Kapasitas Sains dan Teknologi (KST)

Pembangunan Science Technology Park (STP) telah menjadi salah satu program pembangunan nasional yang telah dituangkan dalam RPJMN 2014-2019, dan tetap menjadi proyek prioritas pemerintah pada RPJMN 2020-2025.  Pembangunan dan pengembangan KST nasional memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional melalui penguatan knowledge-based economy. Diharapkan baik Science Park (SP), Technology Park (TP), Science Technology Park (STP), dan National Science Technology Park  (N-STP) akan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi inovasi Indonesia baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Perpres no 106 tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi semakin mempertegas peran Kawasan Sains dan Teknologi (KST) maksud pembangunan ekonomi berbasis inovasi tersebut. Hal ini semakin diperinci dengan lahirnya Peraturan Menteri Ristekdikti no 13 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2015-2030,  dan Peraturan Menteri Ristekdikti no 25 tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi.

Seiiring dengan maksud dan tujuan nasional itu, maka program RISET-Pro, khususnya Sub-Komponen 1B31 menggangap penting penguatan perencanaan, pengelelolan dan pengembangan KST yang telah ada khususnya di LPNK. Sehingga sejak 2016 hingga 2020, program penguatan Lembaga KST LPNK menjadi salah satu fokus dari kegiatan RISET-Pro. Kegiatan pada tahun 2016 berfokus pada penyusunan platform atau model penguatan KST sebagai pilar Sistem Inovasi Nasional (SINas), khususnya pada KST bidang pertanian dan pangan. Pada tahun 2017 menggunakan dasar model yang diperoleh untuk melaksanakan berbagai penguatan kapasitas KST, antara lain penyusunan dan pembarauan rencana bisnis dan model bisnis KST, penguatan proses bisnis, dan penyusunan rencana strategis. Pada tahun 2018 kegiatan penguatan KST berfokus pada pendampingan pemilihan prioritas dan implementasi rencana strategis pda masing-masing KST peserta. Tahun 2019 dan 2020 tetap pada penguatan kelembagaan STP LPNK terpilih dengan fokus pendampingan pengembangan klaster Inovasi, implementasi industrial gathering, dan penyelenggaraan capacity building bagi pengelola.

Program Riset-Pro Sub-komponen 1.B.3.1 ini diharapkan memberikan penguatan Lembaga Kawasan Sains Teknologi (Science Techo Park) di lingkungan LPNK yang berfokus pada: (1) Penguatan kelembagaan KST melalui perencanaan pengembangan KST, (2) Penguatan Proses bisnis KST, (3) Penguatan Kapasitas SDM pengelola KST, (4) Penguatan roadmap KST menuju Klaster Inovasi Unggulan, (5) Penguatan Ekosistem KST, (6) Institusionaliasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan KST kepada Lembaga-lembaga KST.

Adapun lembaga STP yang terlibat dalam program ini adalah NSTP Cibinong (LIPI), NSTP Pasar Jumat (BATAN), TP Polewali Mandar (BATAN), TP Pelelawan (BPPT), dan TP CImahi (BPPT). Selain itu program internalisasi kebijakan-kebijakan pengelolaan KST juga dilaksanakan melalui fasilitasi pengukuran Maturitas KST kepada 21 lembaga KST lainnya, baik yang berada dalam naungan Kementrian Pertanian, Kementrian Perindustrian, Kementrian RistekBRIN, dan Lembaga KST swasta.

Puncak implementasi program penguatan kelembagaan KST adalah perencanaan menuju eksosistem KST yang lebih matang yakni dengan perencaan pengembangan klister inovasi unggulan pada masing-masing KST. Hal ini telah dilaksanakan sesuai denganrencana dengan perwujudan implementasi program industrial gathering, yang merupakan saluran untuk menyampaiakn rencana strategis KST dan mengenalkan KST pada mitra industri secara lebih luas.

Kegiatan Sub-Komponen 1.B.3.1. ini  memberi dampak pada aspek: (1) meningkatnya efektifitas pengelolaan KST secara nasional dalam memberi dampak (ekonomi dan sosial), (2) meningkatnya kolaborasi KST dan Mitra Industri dan bisnis, (3) meningkatnya kematangan KST LPNK dan KST  nasional, dan (4) meluasnya jejaring kerjasama antar pengelola KST, para mitra dan juga dengan para pemangku kepentingan lain.

 

Sub-Komponen 1.B.3.2.: Penguatan Kelembagaan Kantor Alih Teknologi

Menurut UU No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan melalui Alih Teknologi (Technology Transfer) baik secara komersial atau non komersial. Sehubungan dengan itu diperlukan penguatan kelembagaan di LPNK-Riset terkait fungsi komersialisasi teknologi yang dikenal sebagai Technology Transfer Office (TTO) atau Kantor Alih Teknologi (KAT), sebagai bagian dari pengembangan ekosistem inovasi.

Mengapa KAT diperlukan oleh instansi riset, utamanya adalah: 1) inovasi, 2) aplikasi paten dan 3) perjanjian lisensi. Di dunia ada beberapa model KAT yang melaksanakan fasilitasi komersialisasi dari hasil riset/invensi untuk dimanfaatkan industri dan masyarakat, termasuk Perusahaan Baru Berbasis Teknologi (PBBT). Kegiatan 1B32 difokuskan pada Advokasi dan Diseminasi Regulasi Komersialiasi Teknologi dalam wujud Pedoman Umum ke Kantor Alih Teknologi di LPNK-Riset. Formulasi pedoman umum manajemen KAT terkait dengan permintaan pasar dimana kegiatannya dititkberatkan pada: observasi dan validasi dari penerapan tata laksana tentang valuasi teknologi dan sistem insentif, serta pendampingan bagi manager dan staf KAT terkait keahlian alih dan menyiapkan basis data invensi.

Kerumitan penerapan fungsi KAT di satuan kerja LPNK-Riset memerlukan penataan dan solusi permanen dengan mengembangkan Sistem KAT yang mampu mencakup segenap inspirasi stakeholder. Hal ini perlu diwujudkan dalam susunan struktur yang lentur (fleksible) dengan payung regulasi yang tertata secara baik (good governance). Kondisi tersebut agar program pemanfaatan hasil IPTEK dan pendanaan IPTEK dapat efisien dan efektif guna menunjang pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Berbagai persoalan yang dihadapi oleh KAT di LPNK-Riset memerlukan penanganan yang segera dengan mendasarkan pada Penataan Regulasi. Apabila penataan sistem KAT ini tidak ditangani dalam waktu dekat, maka permasalahan semakin rumit dan semakin sulit untuk mencapai konsensus penyatuan program antar KAT di LPNK-Riset. Studi kelembagaan akan memberikan rekomendasi praktis guna memperlancar bisnis proses dari komersialisasi teknologi di LPNK-Riset. Hal ini untuk mencapai pembangunan ekonomi berbasis IPTEK yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Skema Koordinasi Alih Teknologi Berbasis Platform

Skema pelaksanaan Program dan RISET-Pro subkomponen 1B32 adalah memaduserasikan pendekatan konsepsi deduktif dengan observasi empirik di setiap Kantor Alih Teknologi pada LPNK-Riset terpilih. Konvergensi untuk menghasilkan rumusan regulasi maupun rekomendasi operasional didapatkan dari kegiatan FGD, advokasi dan konsultasi, observasi lapang, desk study, serta benchmarking .

Metodologi penguatan LPNK-Riset dalam fungsi alih teknologi yang dilaksanakan oleh RISET-Pro 2018-2020 adalah: (1) Penelaahan aspek legal dan empirik dengan metode Policy Process Analysis dan Soft System Methodology (SSM) secara induktif; dan (2) Penerapan kombinasi berbagai metode sistem sejalan dengan prosedur System Approach dan System of System Methodologies (SOSM) berdasarkan teori organisasi secara deduktif.

Capaian kegiatan subkomponen 1.B.3.2 dalam bentuk output adalah sebagai berikut :

  1. Pedoman Umum Manajemen Kantor Alih Teknologi di LPNK-Riset, dengan catatan masih memerlukan penyesuaian dengan reformasi birokrasi di Kementerian Riset dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Prosedur Operasional Baku dan Naskah Kebijakan tentang valuasi teknologi dan sistem insentif terkait proses komersialisasi teknologi, dengan catatan masih memerlukan penyesuaian dengan perumusan pengorganisasian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
  3. Naskah Kebijakan peningkatan kapabilitas pengelola KAT melalui sertifikasi Registered Technology Transfer Professional (RTTP), Kolaborasi Riset dan basis data invensi KAT di LPNK-Riset yang akan disesuaikan dengan Sistem Manajemen Basis Data Inovasi.

 

Sub-Komponen 1.B.3.3.: Penguatan Komersialisasi Hasil Litbangjirap

Analisis mengenai peran LPNK dalam komersialisasi teknologi adalah suatu studi kasus makro, dan institusi-institusi terpilih dianggap sebagai subyek representatif atas lembaga-lembaga pengelola sumber daya iptek nasional di berbagai kementerian sectoral. Artinya kerjasama antar kementerian sektoral belum dilaksanakan secara optimal. Dapat diasumsikan bahwa pengaruh langsung LPNK Kemenristek/BRIN saat ini masih terbatas pada suatu sektor ekonomi barang tidak tahan lama (non-durable goods) seperti bahan pangan dan peralatan. Komoditas-komoditas tersebut tidak memilik rantai industri panjang. Akibatnya, investasi litbang negara tidak memberikan efek berganda memadai karena tak menghasilkan dampak meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih luas.

Bila melihat konseptualisasi dalam ilmu ekonomi inovasi, masalah pendeknya rantai industri tersebut di atas kemungkinan adalah tidak lengkapnya kategori industri dalam ekosistem inovasi nasional terutama untuk menjalankan fungsi sebagai industri penampung (anchor industry).

Hasil dari Sub Komponen ini berupa:

  1. Model Komersialisasi Hasil Iptek – berbasis Kawasan Sain Teknologi
  2. Policy Brief “Komersialisasi IPTEK berbasis Kolaborasi Kementerian Sektor dan LPNK”
  3. Policy Brief “Komersialisasi IPTEK berbasis PPBT
  4. Policy Brief “Komersialisasi IPTEK berbasis Kluster Industri”
  5. Model Kontrak Komersialisasi
  6. Dengan dibuatkannya Model Komersialisasi ini, diharapkan Lembaga Iptek (BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN), dan Kemeristek-BRIN mendapatkan pedoman yang baku dalam mempercepat proses Komersialsasi hasil Iptek.

Rekomendasi dari Subkomponen 1.B.3.3. adalah:

  1. Perlunya kerjasama Iptek antar kementerian dengan melakukan kolaborasi program-program yang mempunyai rantai nilai panjang. 
  2. Peningkatan kemampuan PPBT dalam hal komersialisasi akan lebih cepat ketika program komersialisasi melalui kemitraan dengan industri dapat di analisis melalui pendekatan Supply Chains, yang berbasis kluster Industri, karena dengan hal tersebut, kita dapat mendeteksi secara lebih komprehensif, seluruh kebutuhan yang terpetakan dalam sistem rantai nilai tersebut. Sehingga dengan demikian diharapkan banyak industri yang terkumpul (mendukung anchor industry) yang memberikan dampak berganda dalam pertumbuhan ekonomi nasional
  3. Kemenristek BRIN, melalui Kantor Alih Teknologi diharapkan dapat lebih berperan menjadi akselerator dengan bentuk kelembagaannya adalah BLU (Badan Layanan Umum) *Arahan Kemenritek/BRIN – Bambang Brojonegoro – Koran Jakarta 28-2-2020
  4. Melakukan sosialisasi yang lebih masif, tentang langkah-langkah komersialisasi teknologi, terutama ke daerah dan industri pendukungnya, dengan cara memperkuat analisis kebutuhan (pasar); mempertemukan inventor dengan investor (pihak pendana), ini diperlukan social development.
  5. Disamping tentunya strategi dalam melihat kondisi lingkungan serta persaingan global, melalu strategi Inovasi Model Bisnis (Business Model Innovation = pola bisnis yg bersifat kolaboratif dan integratif) atau misalnya dengan Strategi Samudera Biru (Blue Ocean Strategy), menjadi suatu keharusan.
  6. SDM yang mengurusi Komersialisasi, dibekali dengan pemahaman bagaimana menetapkan Valuasi Teknologi (Intelektual Property) dan Valuasi Bisnis, karena ini sangat penting dalam rangka Kemitraan dengan Industri, atau dalam negosiasi dengan investor.